Thursday, 24 March 2016

Filled Under: ,

Visi Maritim, Visi Pesantren

Karyabuatanku - Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau yang di mana kesemuanya berada di luasnya lautan Indonesia, itu menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia bisa disebut sebagai negara maritim. Selain itu, Indonesia dalam perjuangannya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah tak akan lepas dari peran sentral dari pesantren. Berikut ini adalah sebuah tulisan menarik dengan judul "Visi Maritim, Visi Pesantren" yang merupakan tulisan dari salah satu anggota KMNU UII Jogja. Silahkan disimak untuk lebih lengkapnya.

VISI MARITIM, VISI PESANTREN
Oleh Achmad Faiz MN Abdalla*

Poros maritim menjadi tema besar Presiden Jokowi dalam pemerintahannya. Sejak kampanye, Presiden Jokowi mengutarakan visi poros maritimnya untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik, Presiden Jokowi pun tegaskan visi poros maritimnya tersebut.

Salah satu langkahnya, Presiden Jokowi kembali membentuk Kemenko Kemaritiman yang terakhir ada pada masa Presiden Soekarno. Ada beberapa sektor kementerian yang berada di bawah naungan Kemenko Kemaritiman, yakni Perhubungan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, dan ESDM.

Sejak disampaikan di awal, ide tersebut sudah terdengar sumir, mengingat luas lautan Indonesia berbanding lurus dengan kompleksitas masalah yang melingkupinya. Gagasan poros maritim tersebut dinilai sekedar tema besar tanpa operasionalisasi gagasan serta program nyata. Setidaknya, hanya konsep tol laut dan pengamanan hasil perikanan yang terjabarkan dari visi poros maritim tersebut di awal.

Indroyono Soesilo yang pertama kali ditunjuk sebagai Menko Kemaritiman langsung melakukan inventarisasi permasalahan. Terkait tol laut semisal, masalah infrastruktur, kesenjangan perkembangan industri antar wilayah yang akibatkan ekonomi berbiaya tinggi, hingga masalah perizinan untuk memudahkan investor masuk, semua masih menjadi masalah besar wujudkan konektivits maritim melalui program tol laut.

Setelah setahun masa pemerintahan, konsep maritim Presiden Jokowi pun dinilai belum ada implementasi jelas. Tol laut yang dijanjikan belum ada tanda-tanda berarti terwujudkan. Pengamat maritim, Y Paonganan (Sindonews, 19 Oktober 2015) semisal, mengatakan bahwa konsepsi tol laut yang jadi jargon utama visi maritim Jokowi-JK seakan hilang. Gagasan maritim Jokowi belum berdampak dalam implementasi kebijakan yang sudah berlangsung selama setahun.

Meski dalam pengamanan hasil perikanan dinilai banyak pihak memuaskan, namun secara umum visi poros maritim tersebut belum terimplementasikan dengan baik.

Menjadi Visi Ke-Indonesia-an
Menurut Hikmahanto Juwana (Media Indonesia, 15 Oktober 2014), setidaknya ada dua catatan penting terkait visi poros maritim tersebut. Pertama, poros maritim tentu tidak cukup diwujudkan dalam satu periode pemerintahan Jokowi-JK. Visi poros maritim merupakan upaya untuk mengembalikan kejayaan masa lampau Indonesia di dunia maritim. Karena itu, masa lima tahun pemerintahan Jokowi-JK merupakan investasi untuk mengembalikan kejayaan masa lampau.

Tentu, masih prematur untuk menilai gagasan poros maritim tersebut hilang. Setahun masa pemerintahan masih terlalu singkat dibanding gagasan besar mengembalikan kejayaan maritim tersebut, meski harus diakui bahwa gagasan besar tersebut belum terimplementasikan dengan baik dalam kebijakan konkret. Penilaian kritis terhadap progres poros maritim tersebut diharapkan mampu menjadi evaluasi sekaligus tolok ukur seberapa efektif strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia.

Kedua,visi poros maritim tersebut harus menjadi visi ke-Indonesia-an. Artinya, mewujudkan poros maritim tersebut bukan sekedar tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK, melainkan harus menjadi tanggung jawab segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Karena itu, harus ada upaya untuk mengubah orientasi dan kerangka berpikir masyarakat Indonesia sehingga ada sense of ownership untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.

Setidaknya, ada dua alasan mengapa visi tersebut harus menjadi visi Indonesia. Pertama, alasan historis. Menurut Direktur Studi Energi, Lingkungan, dan Maritim Center for Information and Develepment Studies (Cides) M Rudi Wahyono (Republika, 9 Desember 2014), fakta sejarah menunjukkan bahwa Indonesia memang terlahir sebagai negara maritim. Kejayaan Indonesia di bidang maritim juga dibuktikan dengan banyaknya temuan-temuan situs prasejarah di beberapa belahan pulau.

Sejak masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak, Indonesia menjadi negara yang disegani di kawasan Asia. Kerajaan Sriwijaya semisal, telah mendasarkan politik kerajaannya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan laut.

Puncak kejayaan maritim nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit. Di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan nusantara. Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing, seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Kamboja, Anam, India, Filipina, dan Cina.

Kedua, alasan pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara poros maritim dunia memiliki arti penting dalam konsepsi pembangunan nasional. Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman merupakan salah satu agenda prioritas di dalam pembangunan nasional tahun 2015-2019.

Tentu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah diakui oleh dunia sesuai kesepakatan UNCLOS 1982, perlu memanfaatkan keunggulan posisi geografis dan geostrategis yang didukung oleh keberagaman sumberdaya alam laut yang berlimpah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan posisi dan kekayaan yang terkandung didalamnya harus dikelola sebagai modal yang strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berorientasi maritim.

Penting dicatat juga, ide poros maritim tidak lepas dari urgensi energi dari laut untuk kebutuhan energi di masa depan, semisal bio energi dari rumput laut dan bio energi dari ganggang. Potensi kelautan sudah terlalu lama didiamkan karena bangsa Indonesia terlena dengan kelimpahan minyak. Bangsa ini baru terkaget-kaget ketika minyak sudah nyaris habis.

Karena itu, poros maritim tidak hanya bicara soal tol laut dan pengamanan hasil ikan, melainkan juga soal pengembangan energi dari laut untuk kebutuhan energi di masa depan. Menariknya, energi dari laut tersebut merupakan energi non-konvensional ramah lingkungan yang didukung oleh dunia.

Peran Pesantren
Dalam upaya mewujudkan visi maritim sebagai visi keindonesiaa tersebut, peran pesantren tentu sangat diharapkan. Pesantren merupakan salah satu unsur penting dalam dinamika bangsa Indonesia. Komitmen keindonesiaan pesantren telah teruji dalam sejarah, sehingga pesantren diharapkan dapat mengekspos generasi muda dengan masalah kemaritiman melalui pendidikan pesantren.

Selain itu, Nadhlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar di tanah air dikenal memiliki basis pengikut di kawasan pesisir, terutama di kawasan pesisir Pulau Jawa. Kawasan pesisir merupakan basis tradisional NU dari dulu sampai sekarang. Kaum nahdliyin di kawasan tersebut masih bergelut dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan (Didik Fitrianto, NU Online, 2015).

Oleh sebab itu, peran pesantren tersebut hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengekspos generasi muda dengan masalah kemaritiman melalui pendidikan pesantren, melainkan juga sebagai upaya konkret untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat NU di kawasan pesisir.

*Pelajar NU Gresik dan Kepala Divisi Media Komunikasi KMNU UII

Sumber:

Comments
0 Comments



0 comments: